Fasilitas

Fasilitas Yang Diterima Gibran Usai Mundur Dari Jabatan Wapres?

Fasilitas Yang Di Terima Dari Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka Dari Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia Menjadi Perhatian Publik. Selain menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai perkembangan politik nasional. Keputusan tersebut juga memunculkan rasa penasaran masyarakat mengenai hak keuangan dan fasilitas yang akan di terimanya setelah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Surat tersebut di serahkan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Setelah kabar tersebut mencuat, perhatian masyarakat mulai tertuju pada aturan mengenai uang pensiun dan fasilitas bagi mantan Wakil Presiden. Pasalnya, meskipun masa jabatan Gibran belum berlangsung selama lima tahun, terdapat ketentuan hukum. Yang mengatur hak keuangan bagi seorang Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Berapa Besaran Fasilitas Uang Pensiun Gibran?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan atau Administratif Presiden dan Wakil Presiden. Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, seorang Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun. Dalam Pasal 6 ayat (1) di sebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak mendapatkan pensiun. Sementara itu, ayat berikutnya menjelaskan bahwa besaran pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir yang di terima ketika masih menjabat.

Jika mengacu pada ketentuan gaji Wakil Presiden, besarannya mencapai empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara yang menjadi acuan perhitungan tersebut adalah Rp5.040.000 per bulan. Dengan demikian, perhitungan gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali Rp5.040.000, sehingga menghasilkan angka Rp20.160.000 setiap bulan. Artinya, apabila pemberhentian Gibran di tetapkan dengan hormat sesuai ketentuan yang berlaku, uang pensiun pokok yang menjadi haknya di perkirakan mencapai Rp20,16 juta per bulan.

Kapan Uang Pensiun Mulai Di Bayarkan?

Mengenai waktu pencairan, masyarakat perlu memahami bahwa pengajuan pengunduran diri dan penetapan pemberhentian merupakan bagian dari proses yang harus di perhatikan. Dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 di jelaskan bahwa pembayaran. Pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan mulai di berikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Artinya, uang pensiun tidak serta-merta di bayarkan hanya karena surat pengunduran diri telah di serahkan. Status pemberhentian dengan hormat harus di tetapkan sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Berdasarkan perkembangan hingga 14 November 2026, MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran dan menindaklanjuti proses tersebut. MPR juga menjadwalkan sidang paripurna untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026.

Ketentuan mengenai pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden bukan merupakan kebijakan baru yang di buat khusus untuk Gibran. Aturan tersebut sudah tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 dan berlaku sebagai dasar pemberian hak keuangan bagi pejabat yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai uang pensiun Gibran perlu di lihat berdasarkan ketentuan hukum, bukan semata-mata berdasarkan lamanya seseorang menjabat. Besaran Rp20,16 juta per bulan merupakan perkiraan pensiun pokok berdasarkan perhitungan gaji terakhir. Bukan keseluruhan nilai fasilitas yang di terima. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat dapat memahami bahwa seorang mantan Wakil Presiden memiliki hak administratif tertentu setelah berhenti dengan hormat. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap mengikuti proses pemberhentian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.